TERNATE - Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara merasa sangat minim mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
   Untuk itu, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus mengancam akan hengkang dari Provinsi Maluku Utara dan bergabung ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), jika Pemprov Maluku Utara terus menganaktirikan daerahnya.
   "Saya jadi bertanya apakah Pemprov Maluku Utara mengakui Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu kabupaten di Maluku Utara atau tidak? Kalau tidak, saya akan masuk ke Sulawesi Tengah, lebih dekat rentang kendalinya," ungkap Aliong kepada wartawan di Ternate, Senin (11/4/2016).
Baca Juga : Kunjungi Kota Kediri, Bupati Banggai Gali Informasi Program Unggulan
   Aliong mengaku kecewa terhadap Pemprov Maluku Utara, karena dari APBD sebesar Rp1,8 triliun, Pulau Taliabu hanya mendapat jatah Rp9 miliar lebih. Padahal Pulau Taliabu merupakan kabupaten termuda dari 9 kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara.
   "Tahun 2015 kemarin dengan anggaran Rp1,8 triliun, Taliabu dapat tidak sampai Rp10 miliar, ini sesuatu yang sangat miris. Terus terang pemekaran sudah sekira tiga tahun, anggaran dari provinsi itu sangat minim sekali," keluh Bupati yang baru dilantik 17 Februari 2016 ini.
   Dalam penganggaran tahun 2017, Aliong berharap Pemprov maluku Utara dan DPR agar proposional dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Terutama alokasi jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov Maluku Utara sepanjang 60 kilometer, namun baru dibangun sepanjang tiga kilometer.
   "Saya tidak minta banyak-banyak, saya cuma minta jalan dan jembatan lingkar yang menjadi tanggungjawab provinsi. Dari 10 kabupaten/kota yang paling muda Taliabu, anggapan di sana nol pembangunan," keluhnya.
sumber:okezone.com







Pakai kepala dingin komandan...
BalasHapusMaluku n Sulteng adalah satu kesatuan NKRI..
Semoga dapat jalan keluar yang baik untuk masalah yg di hadapi bapak agar tidak menimbulkan efek negatif di kdua Provinsi trsebut...
Sebagai pemerintah memang di wajibkan untuk membangun daerah serta mensejahterakan rakyatnya.. namun jgn lupakan sbgai rakyat Indonesia kita memiliki kewajiban utk menjaga perdamaian dan keamanan bangsa n negara kita...
Salam pembangunan... keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada kesejahteraan rakyatnya...!!
Siip Bos,,, (NKRI)
BalasHapus